CALON PERUSAHAAN PEMULA BERBASIS TEKNOLOGI

Latar Belakang

Sistem Nasional Iptek dan Inovasi merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh suatu negara yang ingin tumbuh dengan berbasiskan pada Iptek dan Inovasi. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 mengenai Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjadi landasan pembangunan Iptek nasional secara keseluruhan. UU Sisnas Iptek dan Inovasi ini adalah sebagai payung hukum pengembangan Iptek dan Inovasi secara lebih sistematis serta terintegrasi dengan aspek pendanaan.

Sejalan dengan hal tersebut, perguruan tinggi sebagai salah satu pusat penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi menurut Undang-undang No 12 Tahun 2012 memiliki tujuan untuk menghasilkan produk Iptek yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Manfaatnya akan terasa apabila hasil produk iptek tersebut dapat dikomersialkan. Dampaknya, ada perekrutan tenaga kerja baru dan subsitusi impor dari luar negeri.

Program Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi (CPPBT PT) yang sudah digulirkan sejak tahun 2016 adalah instrumen pendanaan yang mampu mengaplikasikan fungsinya dalam menghilirisasi hasil- hasil inovasi teknologi yang ada di perguruan tinggi. Inovasi inilah diharapkan nantinya dapat menjadi sebuah usaha bisnis baru yang siap bersaing di pasar.

Dalam kurun periode 4 (empat) tahun sejak program pendanaan CPPBT PT ini digulirkan, sebanyak 558 CPPBT PT yang sudah didanai dengan sebaran berbagai perguruan tinggi di hampir seluruh provinsi. Seperti diketahui bahwa salah satu tujuan utama dari program CPPBT PT ini adalah mendekatkan dan mendorong hasil-hasil inovasi dari Perguruan Tinggi yang mempunyai nilai komersial untuk dihilirisasi yang dapat dirasakan oleh penggunanya, dimana pengguna dalam hal ini adalah masyarakat. Namun sayangnya, selama periode 4 tahun sejak digulirkan, masih banyak produk inovasi tersebut yang belum sampai ke tahap komersialisasi. Ini dapat terlihat dengan minimnya jumlah CPPBT  PT  penerima  pendanaan yang berhasil  lolos/naik kelas ke  program pendanaan PPBT dimana dari 588 penerima pendanaan CPPBT PT dari tahun  2016-2019, hanya 71 yang berhasil naik kelas ke program Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) atau sekitar 12%.

Oleh karenanya, dengan melihat kenyataan di atas, untuk tahun anggaran 2020 terjadi penyempurnaan dimana program CPPBT PT ini sudah tidak lagi melalui LPPM/LPM/UP2M/UP3M/Lembaga Peneliti/Lembaga Pengelola di Perguruan Tinggi, tetapi melalui Lembaga Inkubator yang ada di  Perguruan Tinggi Negeri/Swasta. Selanjutnya hal ini juga berpengaruh dari sisi Tingkat Kesiapan Teknologinya (TKT) dimana produk inovasinya minimal sudah sampai tingkat 7 (TKT 7) dan diarahkan ke level 8 (TKT 8), sementara model inkubasi nya masih tahap Pra Inkubasi. Dengan konsep melalui lembaga inkubator dan Pra-Inkubasi ini diharapkan akan terbentuk ekosistem kewirausahaan (startup) yang lebih tepat.

Landasan hukum yang terkait dengan program ini adalah:

  1.  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148);
  3.  Peraturan Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2005  tentang  Alih  Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh  Perguruan  Tinggi  dan  Lembaga  Penelitian  dan  Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4497);
  4. Peraturan  Presiden  Nomor  27  Tahun  2013  tentang  Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
  5.  Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2018 Nomor 64);
  6.  Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Kementerian Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 267);
  8.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 268);
  9. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kementerian   Negara   Dan   Pengangkatan   Menteri   Negara   Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2Ol9-2O24;
  10.  Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi nomor 1 tahun 2012 tentang Bantuan Teknis Penelitian dan Pengembangan kepada Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 442);
  11. Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  UKM  nomor  24  tahun  2015  tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
  12.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PM05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
  13.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1010);
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan  Tinggi Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 731);
  15.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 38 tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1269);
  16.  Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Nomor 2/M/KPT/2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada satuan Kerja Deputi Bidang Penguatan Inovasi Kementerian Riset Dan Teknologi/ Bdan Riset Dan Inovasi Nasional;
  17. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Nomor 001/F/Kp/I/2019 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Nomor 023/F/Kp/V/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.

Tujuan dari program ini adalah:

  1. Meningkatkan nilai tambah Invensi agar bernilai komersial;
  2. Menumbuhkan calon perusahaan berbasis teknologi dari Perguruan Tinggi

Sasaran program yang ingin dicapai adalah:

  1. Terwujudnya produk inovasi dari Perguruan Tinggi yang siap untuk pra komersial;
  2. Terwujudnya Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi yang berasal dari Perguruan Tinggi.

DEFINISI

Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi adalah calon usaha baru/rintisan berbasis teknologi berasal dari perguruan tinggi yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan produknya masih berwujud prototipe atau draft program aplikasi (sub-bidang TIK).

Pendanaan Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi adalah skema  pendanaan yang  diberikan kepada  produk  inovasi  teknologi perguruan tinggi yang berpotensi komersial, yang diusulkan melalui Lembaga Inkubator perguruan tinggi.

Inkubator Bisnis adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan proses pembinaan, pelayanan, pendampingan, pembimbingan, dan pengembangan dalam upaya membantu tumbuhnya perusahaan pemula berbasis teknologi yang profitable dan sustainable.

Pra Komersialisasi adalah suatu rangkaian upaya mulai dari tahapan penyempurnaan prototype produk, tahap produksi produk, dan kemudian menuju penerimaan pasar serta penggunaannya.

Prototipe   adalah  bentuk  fisik  pertama  (model  asli)  dari  suatu  objek  yang direncanakan dibuat dalam suatu proses produksi mewakili bentuk dan dimensi dari objek yang diwakilinya dan digunakan sebagai contoh untuk dikembangkan menjadi produksi massal.

Hilirisasi  adalah suatu proses yang membawa hasil invensi menjadi produk inovasi yang siap dipasarkan sehingga masyarakat dapat turut menikmati manfaat dari hasil produk inovasi tersebut.

 

BIDANG FOKUS PRIORITAS

Sesuai dengan arah kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, maka yang diprioritaskan untuk mendapatkan pendanaan  Program CPPBT PT adalah produk inovasi pada 8 (delapan) bidang fokus yang meliputi:

  •  Pangan;
  •  Energi;
  •  Kesehatan;
  •  Transportasi;
  •  Rekayasa Keteknikan;
  •  Pertahanan dan Keamanan;
  •  Kemaritiman;
  •  Multidisiplin dan Lintas Sektoral